Dirut Pertamina Hulu Indonesia Diusir Komisi VII DPR Saat Rapat Komisi VII

Berita MedanTalk
MedanTalk Medan

Medan Talk:
Dirut Pertamina Hulu Indonesia Diusir Komisi VII DPR Saat Rapat

Komisi VII DPR RI mengusir Direktur Utama Pertamina Hulu Indonesia (PHI) Chalid Said Salim saat rapat dengar pendapat (RDP), Senin (10/4).

RDP juga dihadiri Direktur Utama Pertamina Hulu Energi (PHE) Wiko Migantoro dan Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan (PHR) Jaffee Arizon. PHI merupakan anak usaha PHE. Sementara, PHE merupakan subholding upstream di PT Pertamina (Persero).

Pengusiran itu berawal dari interupsi yang disampaikan sebagian besar anggota Komisi VII terkait ketidakhadiran Chalid saat kunjungan kerja (kunker) spesifik wakil rakyat itu ke Pertamina Hulu Mahakam (PHM), Kalimantan Timur pada 7 Februari 2023 lalu.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PAN Nasril Bahar mengatakan ketidakhadiran Chalid itu melecehkan DPR. Ia mengatakan pada kunjungan itu, Komisi VII datang sejak pukul 10.00 pagi.

Namun, karena Chalid tidak hadir, kegiatan Komisi VII kosong hingga pukul 8 malam. Hingga malam itu, Chalid bahkan tidak memberikan konfirmasi atas ketidakhadirannya.

“Saya pikir ini sebuah pelecehan lah ya, pelecehan terhadap parlemen apapun namanya sama sekali tidak ada penghargaan kepada Komisi VII di hadapan PHM pada waktu itu,” ucap Nasril.

Senada, Anggota Komisi VII Fraksi Golkar Lamhot Sinaga menuturkan perilaku Chalid itu menghina parlemen. Menurutnya, Chalid bahkan seolah menghilang dan tidak memberikan kabar apapun atas ketidakhadirannya itu.

“Bahkan sampai hari ini tidak ada surat pernyataan apapun gitu lho atas ketidakhadirannya,” kata dia.

Lamhot pun meminta Pertamina juga bertindak tegas terhadap Chalid. Ia menilai Pertamina tidak boleh membiarkan begitu saja seorang direktur utama yang menghina parlemen.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR Fraksi Demokrat Muhammad Nasir pun meminta Chalid untuk keluar dari ruang rapat. Tak hanya itu, ia juga menyebut Chalid tidak bertanggung jawab.

Menurutnya, direktur utama PHI seharusnya memiliki tanggung jawab pada negara. Sementara DPR menjalankan regulasi pengawasan negara. Adapun untuk menjalankan itu, DPR perlu meminta pernyataan dari direktur utama PHI.

Sumber : CNN Indonesia

Dirut Pertamina Hulu Indonesia Diusir Komisi VII DPR Saat Rapat Komisi VII DPR RI mengusir Direktur Utama Pertamina Hulu Indonesia (PHI) Chalid Said Salim saat rapat dengar pendapat (RDP), Senin (10/4). RDP juga dihadiri Direktur Utama Pertamina Hulu Energi (PHE) Wiko Migantoro dan Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan (PHR) Jaffee Arizon. PHI merupakan anak usaha PHE. Sementara, PHE merupakan subholding upstream di PT Pertamina (Persero). Pengusiran itu berawal dari interupsi yang disampaikan sebagian besar anggota Komisi VII terkait ketidakhadiran Chalid saat kunjungan kerja (kunker) spesifik wakil rakyat itu ke Pertamina Hulu Mahakam (PHM), Kalimantan Timur pada 7 Februari 2023 lalu. Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PAN Nasril Bahar mengatakan ketidakhadiran Chalid itu melecehkan DPR. Ia mengatakan pada kunjungan itu, Komisi VII datang sejak pukul 10.00 pagi. Namun, karena Chalid tidak hadir, kegiatan Komisi VII kosong hingga pukul 8 malam. Hingga malam itu, Chalid bahkan tidak memberikan konfirmasi atas ketidakhadirannya. "Saya pikir ini sebuah pelecehan lah ya, pelecehan terhadap parlemen apapun namanya sama sekali tidak ada penghargaan kepada Komisi VII di hadapan PHM pada waktu itu," ucap Nasril. Senada, Anggota Komisi VII Fraksi Golkar Lamhot Sinaga menuturkan perilaku Chalid itu menghina parlemen. Menurutnya, Chalid bahkan seolah menghilang dan tidak memberikan kabar apapun atas ketidakhadirannya itu. "Bahkan sampai hari ini tidak ada surat pernyataan apapun gitu lho atas ketidakhadirannya," kata dia. Lamhot pun meminta Pertamina juga bertindak tegas terhadap Chalid. Ia menilai Pertamina tidak boleh membiarkan begitu saja seorang direktur utama yang menghina parlemen. Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR Fraksi Demokrat Muhammad Nasir pun meminta Chalid untuk keluar dari ruang rapat. Tak hanya itu, ia juga menyebut Chalid tidak bertanggung jawab. Menurutnya, direktur utama PHI seharusnya memiliki tanggung jawab pada negara. Sementara DPR menjalankan regulasi pengawasan negara. Adapun untuk menjalankan itu, DPR perlu meminta pernyataan dari direktur utama PHI. Sumber : CNN Indonesia

Browse berita / cerita Medan sesuai hashtags >> Nasional Berita MedanTalk

Silakan cek berita dan update terbaru di menu HARI INI , link ada diatas
Untuk informasi pasang iklan , silakan baca halaman sponsors atau contact

Follow, browse update terkini di link ini:

Follow Instagram @MedanTalk untuk cerita video reels dan story terkini yang tidak diposting ke web
Yang main tiktok, add TikTok @MedanTalkViral
follow instagram @MedanTalkViral khusus berita viral
YouTube channel MedanTalk untuk berita video

Cek info lowongan kerja di www.KarirGram.com
Medan Punya Cerita cek www.MedanKu.com

Browse berita cerita lainnya di hashtags dibawah => iklan medan medantalk

Untuk informasi Lowongan Kerja , cek web www.KarirGram.com dan IG @KarirGram
Untuk cerita Medan, cek www.MedanKu.com dan IG @MedanKu
Untuk informasi tips Otomotif cek www.otomtalk.com dan IG @Otomtalk

Sumber: https://www.instagram.com/p/Cq4ym9RvLKb/