Pemerintah Bakal Kenakan Biaya Pasien Covid, DPR: Jangan Tambah Beban Rakyat Pemerintah

Berita MedanTalk
Ardi

Medan Talk:
Pemerintah Bakal Kenakan Biaya Pasien Covid, DPR: Jangan Tambah Beban Rakyat

Pemerintah berencana menghentikan pembiayaan perawatan pasien covid-19, rencana tersebut ditentang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pasalnya kebijakan tersebut hanya akan menambah beban rakyat.

Rencana pengenaan biaya juga meliputi pembebanan biaya untuk vaksinasi Covid-19, pemangkasan insentif tenaga kesehatan, dan penghapusan klaim biaya pengobatan pasien Covid-19. Menurutnya, kebijakan tersebut akan menambah beban masyarakat karena pembiayaan akan dikenakan kepada pasien.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan saat ini status Bencana Nasional Non-Alam masih berlaku. Sebab itu, semua kebijakan penanganan bencana semestinya tidak dibebankan ke masyarakat. Sementara, Badan Kesehatan Dunia yang berwenang menetapkan sebuah pandemi menjadi endemi belum mencabut status pandemi Covid-19. 

“Jangan lagi menambah beban rakyat tahun 2023. Setelah tahun ini rakyat dibebani dengan kenaikan harga BBM subsidi dan tekanan ekonomi yang baru menuju kebangkitan,” sebut Kurniasih dikutip dari laman resmi DPR, Rabu (28/12/2022).
 
Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi sebelumnya memutuskan batas berlakunya dasar perundangan tentang status Bencana Non-Alam Pandemi Covid-19 adalah hingga akhir 2022. Sehingga pemerintah perlu menjelaskan status Bencana Nasional Non-Alam terkait Pandemi.

“Jadi pemerintah perlu menetapkan dulu apakah status Bencana Non-Alam pandemi Covid-19 di Indonesia dinyatakan selesai atau tidak? Jika masih berlaku status bencana namun menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menanggung biaya perawatan termasuk vaksin tentu tidak bijak,”.

Kurniasih menambahkan, selama status bencana nasional masih ditetapkan maka pemerintah perlu menanggung semua biaya perawatan termasuk dalam vaksinasi, insentif tenaga kesehatan, dan biaya obat-obatan Covid-19.

“Sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana maka pemerintah masih harus bertanggung jawab terhadap proses penanggulangan bencana nasional nonalam ini, tidak melepas tanggung jawab atas nama efisiensi,” papar Kurniasih. 

Sumber : www.idxchannel.com/news

Pemerintah Bakal Kenakan Biaya Pasien Covid, DPR: Jangan Tambah Beban Rakyat Pemerintah berencana menghentikan pembiayaan perawatan pasien covid-19, rencana tersebut ditentang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pasalnya kebijakan tersebut hanya akan menambah beban rakyat. Rencana pengenaan biaya juga meliputi pembebanan biaya untuk vaksinasi Covid-19, pemangkasan insentif tenaga kesehatan, dan penghapusan klaim biaya pengobatan pasien Covid-19. Menurutnya, kebijakan tersebut akan menambah beban masyarakat karena pembiayaan akan dikenakan kepada pasien. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan saat ini status Bencana Nasional Non-Alam masih berlaku. Sebab itu, semua kebijakan penanganan bencana semestinya tidak dibebankan ke masyarakat. Sementara, Badan Kesehatan Dunia yang berwenang menetapkan sebuah pandemi menjadi endemi belum mencabut status pandemi Covid-19.  "Jangan lagi menambah beban rakyat tahun 2023. Setelah tahun ini rakyat dibebani dengan kenaikan harga BBM subsidi dan tekanan ekonomi yang baru menuju kebangkitan," sebut Kurniasih dikutip dari laman resmi DPR, Rabu (28/12/2022).   Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi sebelumnya memutuskan batas berlakunya dasar perundangan tentang status Bencana Non-Alam Pandemi Covid-19 adalah hingga akhir 2022. Sehingga pemerintah perlu menjelaskan status Bencana Nasional Non-Alam terkait Pandemi. "Jadi pemerintah perlu menetapkan dulu apakah status Bencana Non-Alam pandemi Covid-19 di Indonesia dinyatakan selesai atau tidak? Jika masih berlaku status bencana namun menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menanggung biaya perawatan termasuk vaksin tentu tidak bijak,". Kurniasih menambahkan, selama status bencana nasional masih ditetapkan maka pemerintah perlu menanggung semua biaya perawatan termasuk dalam vaksinasi, insentif tenaga kesehatan, dan biaya obat-obatan Covid-19. "Sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana maka pemerintah masih harus bertanggung jawab terhadap proses penanggulangan bencana nasional nonalam ini, tidak melepas tanggung jawab atas nama efisiensi," papar Kurniasih.  Sumber : www.idxchannel.com/news

Browse berita / cerita Medan sesuai hashtags >> nasional berita medantalk

Silakan cek berita dan update terbaru di menu HARI INI , link ada diatas
Untuk informasi pasang iklan , silakan baca halaman sponsors atau contact

Follow, browse update terkini di link ini:

Follow Instagram @MedanTalk untuk cerita video reels dan story terkini yang tidak diposting ke web
Yang main tiktok, add TikTok @MedanTalkViral
follow instagram @MedanTalkViral khusus berita viral
YouTube channel MedanTalk untuk berita video

Cek info lowongan kerja di www.KarirGram.com
Medan Punya Cerita cek www.MedanKu.com

Browse berita cerita lainnya di hashtags dibawah => iklan medan medantalk

Untuk informasi Lowongan Kerja , cek web www.KarirGram.com dan IG @KarirGram
Untuk cerita Medan, cek www.MedanKu.com dan IG @MedanKu
Untuk informasi tips Otomotif cek www.otomtalk.com dan IG @Otomtalk

Sumber: https://www.instagram.com/p/CmtS64Hvue6/