PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) memohon keringanan pembayaran pajak air permukaan (PAP) untuk periode November 2013-Agustus 2017. . Perusahaan plat merah tersebut juga memohon penerapan tarif PAP ke depannya mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 568/KPTS/M/2017 tentang Penerapan Harga Dasar Air Permukaan yakni sebesar Rp27 per kwhn Sekretaris PT Inalum, Ricky Gunawan, mengatakan berdasarkan Kepmen PUPR yang diterbitkan September 2017, tarif PAP ditetapkan sebesar Rp27 per kwh atau sekitar Rp7,6 miliar. . Namun pihaknya juga menyadari bahwa tarif tersebut terlalu rendah. Karena itu perusahaan memohon agar PAp yang dibayarkan perusahaan untuk periode November 2013 – Agustus 2017 sesuai dengan yang direkomendasikan BPKP yakni Rp 89 miliar per tahun. . “Kita memohon kebijakan pemprov agar masa pajak periode November 2013-Agustus 2017 maksimal pajak yang dibayarkan sesuai rekomendasi BPKP. Kita juga mohon kepada pemprov agar setelah September 2017, pembayaran pajak air permukaan merujuk pada PUPR Nomor 15/2017 dan Kepmen PUPR 568 dengan harga dasar air Rp 27 per kwh,” kata Ricky dalam rapat dengar pendapat (RDP) PT Inalum dengan Komisi A dan Komisi C DPRD Sumut serta Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumut, di gedung dewan, Senin (7/1). . Perselisihan antara Pemprovsu dengan PT Inalum terkait PAP telah dibawa ke pengadilan pajak di Jakarta. Pengadilan sudah mengeluarkan tiga keputusan. Keputusan tersebut memenangkan Pemprovsu dengan menagih PAP sesuai Perda Nomor 1/2011 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Pergub No 24/2011 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air. . Menurut Kepala BPPRD Sumut, Sarmadan Hasibuan, setelah dilakukan perhitungan, PT Inalum berutang PAP sebesar Rp2,3 triliun yakni untuk periode November 2013-Maret 2017. Namun hingga kini, PT Inalum belum melakukan pembayaran dan masih mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. . Sumber : https://sumutpos.co/2019/01/08/pt-inalum-mohon-pap-rp89-miliar-per-tahun/