Kemendagri Buat Layanan Cegah Korupsi Pemda Berbasis Metaverse . Kementerian Dalam Negeri membuat

Kemendagri Buat Layanan Cegah Korupsi Pemda Berbasis Metaverse
.
Kementerian Dalam Negeri membuat layanan bernama Konsultasi Virtual Otonomi Daerah (Kovi Otda) berbasis metaverse guna menekan potensi korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Dengan layanan itu, pemerintah daerah bisa berkonsultasi dengan pemerintah pusat melalui jagat maya.

“Kita launching sebuah inovasi untuk melayani Pemda seputar konsultasi otonomi daerah berbasis virtual dengan teknologi metaverse atau 3D animasi,” kata Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri Akmal Malik.

Layanan berbasis metaverse itu bisa diakses melalui www.kovi.otda.kemendagri.go.id. Kemendagri akan memberikan akun khusus kepada pemda untuk mengakses layanan tersebut.

Nantinya, pemda berkonsultasi dengan pemerintah pusat melalui tampilan tiga dimensi. Pemda bisa berkonsultasi tanpa harus datang ke Jakarta.

“Jadi nanti Pemda akan bertemu saya dan pejabat lainnya untuk konsultasi dalam bentuk animasi 3 dimensi. Jadi kami akan bawa pemda dalam ruang animasi,” ucap Akmal.

Layanan itu diuji coba dan diluncurkan pada Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-26, Senin (25/4). Sejumlah pejabat Kemendagri menjajal layanan tersebut menggunakan kacamata virtual reality.

Untuk menekan potensi korupsi di pemerintahan daerah, Kemendagri juga melakukan sejumlah langkah lain. Beberapa di antaranya membuat produk hukum dan memilih ASN terbaik untuk menjalankannya.

Diketahui, kasus korupsi kerap kali terjadi di lingkungan pemerintah daerah. Kasus terbaru adalah dugaan suap yang melibatkan Bupati Bogor Ade Yasin.

Ade ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di jawa Barat pada 26-27 April 2022.

#Medan #Mendagri #Berita #MedanTalk

Kemendagri Buat Layanan Cegah Korupsi Pemda Berbasis Metaverse
.
Kementerian Dalam Negeri membuat layanan bernama Konsultasi Virtual Otonomi Daerah (Kovi Otda) berbasis metaverse guna menekan potensi korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Dengan layanan itu, pemerintah daerah bisa berkonsultasi dengan pemerintah pusat melalui jagat maya.

"Kita launching sebuah inovasi untuk melayani Pemda seputar konsultasi otonomi daerah berbasis virtual dengan teknologi metaverse atau 3D animasi," kata Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri Akmal Malik.

Layanan berbasis metaverse itu bisa diakses melalui www.kovi.otda.kemendagri.go.id. Kemendagri akan memberikan akun khusus kepada pemda untuk mengakses layanan tersebut.

Nantinya, pemda berkonsultasi dengan pemerintah pusat melalui tampilan tiga dimensi. Pemda bisa berkonsultasi tanpa harus datang ke Jakarta.

"Jadi nanti Pemda akan bertemu saya dan pejabat lainnya untuk konsultasi dalam bentuk animasi 3 dimensi. Jadi kami akan bawa pemda dalam ruang animasi," ucap Akmal.

Layanan itu diuji coba dan diluncurkan pada Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-26, Senin (25/4). Sejumlah pejabat Kemendagri menjajal layanan tersebut menggunakan kacamata virtual reality.

Untuk menekan potensi korupsi di pemerintahan daerah, Kemendagri juga melakukan sejumlah langkah lain. Beberapa di antaranya membuat produk hukum dan memilih ASN terbaik untuk menjalankannya.

Diketahui, kasus korupsi kerap kali terjadi di lingkungan pemerintah daerah. Kasus terbaru adalah dugaan suap yang melibatkan Bupati Bogor Ade Yasin.

Ade ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di jawa Barat pada 26-27 April 2022.

NB: Berita & Cerita Medan terkini, silakan browse menu HARI INI diatas
Untuk Berita khusus lainnya Add Channel Telegram @MedanTalk
Buat yang mau berbagi join Forum Telegram kami cari Medan Talk Forum di Telegram

Yang main tiktok, add TikTok @MedanTalk
follow instagram @MedanTalk dan @MedanTalkViral khusus berita viral
YouTube channel MedanTalk untuk berita video

Cek info lowongan kerja di www.KarirGram.com
Medan Punya Cerita cek www.MedanKu.com

Browse berita cerita lainnya di hashtags dibawah => Medan Mendagri Berita MedanTalk