KLH Tindak Aktivitas Tambang Ancam Ekosistem Raja Ampat Kementerian Lingkungan Hidup akan

Berita Medan Talk Viral

Berita Viral: KLH Tindak Aktivitas Tambang Ancam Ekosistem Raja Ampat

Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Langkah ini bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pihaknya akan mengawasi empat perusahaan tambang nikel yang diduga melakukan proyek penambangan di Raja Ampat. Keempat perusahaan tersebut yakni PT Gag Nikel,PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulia Raymond Perkasa.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pengawasan menunjukkan berbagai pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup. Selain itu juga tata kelola pulau kecil.

PT Anugerah Surya Pratama, perusahaan Penanaman Modal Asing asal Tiongkok dmelakukan kegiatan pertambangan di Pulau Manuran seluas ±746 hektare. Dan ini tanpa sistem manajemen lingkungan dan tanpa pengelolaan air limbah larian.

“Di lokasi ini, KLH/BPLH memasang plang peringatan. Plang ini sebagai bentuk penghentian aktivitas,” kata Hanif, Jumat (6/6/2025).

Sementara itu, PT Gag Nikel beroperasi di Pulau Gag dengan luas ±6.030,53 hektare. Kedua pulau tersebut tergolong pulau kecil. Sehingga aktivitas pertambangan di dalamnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

KLH saat ini tengah mengevaluasi Persetujuan Lingkungan yang dimiliki PT ASP dan PT GN. Jika terbukti bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, izin lingkungan mereka akan dicabut.

Selain itu, PT Mulia Raymond Perkasa ditemukan tidak memiliki dokumen lingkungan dan PPKH dalam aktivitasnya di Pulau Batang Pele. Seluruh kegiatan eksplorasi dihentikan.

Sementara PT Kawei Sejahtera Mining terbukti membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan PPKH seluas 5 hektare di Pulau Kawe. Aktivitas tersebut telah menimbulkan sedimentasi di pesisir pantai, dan perusahaan ini akan dikenai sanksi administratif berupa pemulihan lingkungan dan berpotensi menghadapi gugatan perdata.

Sumber: RRI

KLH Tindak Aktivitas Tambang Ancam Ekosistem Raja Ampat Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Langkah ini bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pihaknya akan mengawasi empat perusahaan tambang nikel yang diduga melakukan proyek penambangan di Raja Ampat. Keempat perusahaan tersebut yakni PT Gag Nikel,PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulia Raymond Perkasa. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pengawasan menunjukkan berbagai pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup. Selain itu juga tata kelola pulau kecil. PT Anugerah Surya Pratama, perusahaan Penanaman Modal Asing asal Tiongkok dmelakukan kegiatan pertambangan di Pulau Manuran seluas ±746 hektare. Dan ini tanpa sistem manajemen lingkungan dan tanpa pengelolaan air limbah larian. "Di lokasi ini, KLH/BPLH memasang plang peringatan. Plang ini sebagai bentuk penghentian aktivitas," kata Hanif, Jumat (6/6/2025). Sementara itu, PT Gag Nikel beroperasi di Pulau Gag dengan luas ±6.030,53 hektare. Kedua pulau tersebut tergolong pulau kecil. Sehingga aktivitas pertambangan di dalamnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. KLH saat ini tengah mengevaluasi Persetujuan Lingkungan yang dimiliki PT ASP dan PT GN. Jika terbukti bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, izin lingkungan mereka akan dicabut. Selain itu, PT Mulia Raymond Perkasa ditemukan tidak memiliki dokumen lingkungan dan PPKH dalam aktivitasnya di Pulau Batang Pele. Seluruh kegiatan eksplorasi dihentikan. Sementara PT Kawei Sejahtera Mining terbukti membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan PPKH seluas 5 hektare di Pulau Kawe. Aktivitas tersebut telah menimbulkan sedimentasi di pesisir pantai, dan perusahaan ini akan dikenai sanksi administratif berupa pemulihan lingkungan dan berpotensi menghadapi gugatan perdata. Sumber: RRI

Browse berita / cerita Medan sesuai hashtags >> KLH Tambang RajaAmpat Berita Viral

Silakan cek berita dan update terbaru di menu HARI INI , link ada diatas
Follow Instagram @medantalkviral untuk video reels dan story terkini yang tidak diposting ke web
Untuk informasi Lowongan Kerja , cek web www.KarirGram.com dan IG @KarirGram
Untuk cerita Medan terkini, cek www.MedanKu.com dan IG @MedanKu
Untuk informasi tips Otomotif cek www.otomtalk.com dan IG @Otomtalk
Powered by Webhosting Terjamin

Sumber: https://www.instagram.com/p/DKi3WgnSQiW/