Legislator Minta PPATK Verifikasi Ulang Data Penerima Bansos Diduga Jvdol Anggota Komisi

Berita MedanTalk

Berita Medan Talk : Legislator Minta PPATK Verifikasi Ulang Data Penerima Bansos Diduga Jvdol

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Rudianto Lallo meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memverifikasi data 500 ribu penerima bansos diduga terlibat jvdol. Rudianto mengingatkan PPATK untuk tak hanya merilis data.

“Kalau saya kira kan PPATK harus menjelaskan lebih detail lagi kebenaran data tersebut. Jangan sampai asal merilis sampai 500 ribu tanpa validasi atau konfirmasi,” kata Rudianto.

Menurutnya, perlu adanya konfirmasi dan validasi terkait data tersebut. Dia menilai data itu perlu untuk diberikan ke Kementerian Sosial agar diverifikasi ulang.

“Mendorong supaya dibuktikan dulu kebenaran verifikasi data PPATK tadi. Disinyalir ini 500 ribu, ya data itu sumbernya dari mana PPATK datanya,” katanya.

Rudianto mengatakan penemuan data 500 ribu tersebut juga harus menjadi evaluasi bersama. Menurutnya, pemerintah harus menyisir daftar penerima bansos.

“Itu menjadi koreksi bersama kita saya kira, khususnya pemerintah dalam menyisir daftar penerima bansos itu. Agar betul-betul penerima bansos adalah orang yang berhak, layak untuk menerima,” paparnya.

Dia menegaskan agar PPATK melakukan konfirmasi ulang. Rudianto mengingatkan PPATK untuk tidak menimbulkan polemik baru tanpa mengecek ulang kebenaran.

Sebelumnya, PPATK menyampaikan sekitar 500 ribu penerima bantuan sosial (bansos) terindikasi terlibat dalam main jvdol. Adapun nilai transaksi dari aktivitas tersebut mencapai hampir Rp 1 triliun.

Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya baru menganalisis penerima bansos dari satu bank. Dari nomor induk kependudukan (NIK) bansos, terlibat main judi online, tindakan pidana korupsi, hingga pendanaan terorisme.

“Ya kita masih, baru satu bank ya, baru satu bank. Jadi kita cocokkan NIK-nya. Ternyata memang ada NIK yang penerima bansos yang juga menjadi pemain judol, ya itu 500 ribu sekian. Tapi ternyata ada juga NIK-nya yang terkait dengan tindakan pidana korupsi, bahkan ada yang pendanaan terorisme ada,” kata Ivan.

Sumber: Detik

Legislator Minta PPATK Verifikasi Ulang Data Penerima Bansos Diduga Jvdol Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Rudianto Lallo meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memverifikasi data 500 ribu penerima bansos diduga terlibat jvdol. Rudianto mengingatkan PPATK untuk tak hanya merilis data. "Kalau saya kira kan PPATK harus menjelaskan lebih detail lagi kebenaran data tersebut. Jangan sampai asal merilis sampai 500 ribu tanpa validasi atau konfirmasi," kata Rudianto. Menurutnya, perlu adanya konfirmasi dan validasi terkait data tersebut. Dia menilai data itu perlu untuk diberikan ke Kementerian Sosial agar diverifikasi ulang. "Mendorong supaya dibuktikan dulu kebenaran verifikasi data PPATK tadi. Disinyalir ini 500 ribu, ya data itu sumbernya dari mana PPATK datanya," katanya. Rudianto mengatakan penemuan data 500 ribu tersebut juga harus menjadi evaluasi bersama. Menurutnya, pemerintah harus menyisir daftar penerima bansos. "Itu menjadi koreksi bersama kita saya kira, khususnya pemerintah dalam menyisir daftar penerima bansos itu. Agar betul-betul penerima bansos adalah orang yang berhak, layak untuk menerima," paparnya. Dia menegaskan agar PPATK melakukan konfirmasi ulang. Rudianto mengingatkan PPATK untuk tidak menimbulkan polemik baru tanpa mengecek ulang kebenaran. Sebelumnya, PPATK menyampaikan sekitar 500 ribu penerima bantuan sosial (bansos) terindikasi terlibat dalam main jvdol. Adapun nilai transaksi dari aktivitas tersebut mencapai hampir Rp 1 triliun. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya baru menganalisis penerima bansos dari satu bank. Dari nomor induk kependudukan (NIK) bansos, terlibat main judi online, tindakan pidana korupsi, hingga pendanaan terorisme. "Ya kita masih, baru satu bank ya, baru satu bank. Jadi kita cocokkan NIK-nya. Ternyata memang ada NIK yang penerima bansos yang juga menjadi pemain judol, ya itu 500 ribu sekian. Tapi ternyata ada juga NIK-nya yang terkait dengan tindakan pidana korupsi, bahkan ada yang pendanaan terorisme ada," kata Ivan. Sumber: Detik

Browse berita / cerita Medan sesuai hashtags >> bansos ppatk MedanTalk berita

Silakan cek berita dan update terbaru di menu HARI INI , link ada diatas
Follow Instagram @medantalk untuk berita yang di ceritakan di Medan terkini yang tidak diposting ke web
Untuk informasi Lowongan Kerja , cek web www.KarirGram.com dan IG @KarirGram
Untuk cerita Medan terkini, cek www.MedanKu.com dan IG @MedanKu
Untuk informasi tips Otomotif cek www.otomtalk.com dan IG @Otomtalk
Powered by Webhosting Terjamin

Sumber: https://www.instagram.com/p/DL9iUZGyzvU/