Legislator PDIP Sumut Minta Larangan Impor Barang Bekas Dievaluasi Maraknya penjualan pakaian

Berita Berita Medan Medan Talk ID
MedanTalk Medan

MedanTalk ID:
Legislator PDIP Sumut Minta Larangan Impor Barang Bekas Dievaluasi

Maraknya penjualan pakaian bekas, dalam prakteknya telah memberi kesempatan bagi masyarakat kelas bawah mendapatkan pakaian berkualitas dengan harga murah. Karenanya, alasan pelarangan impor pakaian bekas untuk melindungi UMKM dinilai salah sasaran.

“Pelarangan impor pakaian bekas, hanya menimbulkan “pat gulipat” dengan petugas di lapangan. Semakin dilarang, cuan-nya semakin gede, maka cawe-cawe yang bisa dibagi pun semakin banyak,” kata anggota DPRD Sumut Sugianto Makmur dalam siaran persnya, Senin (20/3/2023).

“Kita masih ingat, ketika pakaian bekas banyak masuk, ada lapisan masyarakat yang secara langsung diuntungkan sejak proses impor sampai penjualan eceran. Masyarakat umum diuntungkan, karena uang yang perlu dibelanjakan untuk pakaian lebih sedikit,” sebutnya.

Pada saat ini, lanjut legislator PDI Perjuangan ini, ada fenomena “thrifting”, baju-baju atau apparel bekas yang berkualitas diperjualbelikan lebih murah dari harga baru. “Ada bagian dari masyarakat yang senang bisa mendapatkan merk idamannya dengan harga murah,” ujarnya.

Bila negara merasa keberatan, keberatannya atas dasar apa? Keberatan kalau lebih banyak orang yang senang daripada sekelumit orang yang terganggu?” ketusnya.

Menurutnya, menteri harus mengerti dinamika perdagangan. Tidak melihat bahwa semua kebutuhan apparel itu bisa dipenuhi dengan produksi dalam negeri, baik industri maupun umkm.

Ia pun mengungkap fenomena mobil bekas yang dimasukkan dalam daftar pelarangan dan pembatasan (lartas).

Dia juga menyebutkan, meski negara ini dibangun dengan pajak, bea masuk, dan PNBP, tapi harus ingat efek domino yang timbul. Sampai sekarang, biaya logistik di Indonesia termasuk yang mahal.

Menurutnya, di Indonesia terlalu banyak aturan, yang membuat gerak langkah rakyat selalu terikat. “Bukankah tugas negara supaya rakyatnya lebih lincah, lebih efisien, dan lebih kompetitif ketika berhadapan dengan negara lain? Karenanya, harus segera dievaluasi segala aturan lartas yang ada, termasuk aturan baju bekas ini!” pungkasnya.

Sumber: sumutpos.jawapos.com

Legislator PDIP Sumut Minta Larangan Impor Barang Bekas Dievaluasi Maraknya penjualan pakaian bekas, dalam prakteknya telah memberi kesempatan bagi masyarakat kelas bawah mendapatkan pakaian berkualitas dengan harga murah. Karenanya, alasan pelarangan impor pakaian bekas untuk melindungi UMKM dinilai salah sasaran. “Pelarangan impor pakaian bekas, hanya menimbulkan “pat gulipat” dengan petugas di lapangan. Semakin dilarang, cuan-nya semakin gede, maka cawe-cawe yang bisa dibagi pun semakin banyak,” kata anggota DPRD Sumut Sugianto Makmur dalam siaran persnya, Senin (20/3/2023). “Kita masih ingat, ketika pakaian bekas banyak masuk, ada lapisan masyarakat yang secara langsung diuntungkan sejak proses impor sampai penjualan eceran. Masyarakat umum diuntungkan, karena uang yang perlu dibelanjakan untuk pakaian lebih sedikit,” sebutnya. Pada saat ini, lanjut legislator PDI Perjuangan ini, ada fenomena “thrifting”, baju-baju atau apparel bekas yang berkualitas diperjualbelikan lebih murah dari harga baru. “Ada bagian dari masyarakat yang senang bisa mendapatkan merk idamannya dengan harga murah,” ujarnya. Bila negara merasa keberatan, keberatannya atas dasar apa? Keberatan kalau lebih banyak orang yang senang daripada sekelumit orang yang terganggu?” ketusnya. Menurutnya, menteri harus mengerti dinamika perdagangan. Tidak melihat bahwa semua kebutuhan apparel itu bisa dipenuhi dengan produksi dalam negeri, baik industri maupun umkm. Ia pun mengungkap fenomena mobil bekas yang dimasukkan dalam daftar pelarangan dan pembatasan (lartas). Dia juga menyebutkan, meski negara ini dibangun dengan pajak, bea masuk, dan PNBP, tapi harus ingat efek domino yang timbul. Sampai sekarang, biaya logistik di Indonesia termasuk yang mahal. Menurutnya, di Indonesia terlalu banyak aturan, yang membuat gerak langkah rakyat selalu terikat. “Bukankah tugas negara supaya rakyatnya lebih lincah, lebih efisien, dan lebih kompetitif ketika berhadapan dengan negara lain? Karenanya, harus segera dievaluasi segala aturan lartas yang ada, termasuk aturan baju bekas ini!” pungkasnya. Sumber: sumutpos.jawapos.com

Browse berita / cerita Medan sesuai hashtags >> medan berita medantalkid barangbekas dprdsumut

Silakan cek berita dan update terbaru di menu HARI INI , link ada diatas
Untuk informasi pasang iklan , silakan cek halaman sponsors atau contact

Follow Instagram @MedanTalk untuk cerita video reels dan story terkini yang tidak diposting ke web
Yang main tiktok, add TikTok @MedanTalkViral
follow instagram @MedanTalkViral khusus berita viral
YouTube channel MedanTalk untuk berita video

Anda juga bisa browse instagram kami di link:

Cek info lowongan kerja di www.KarirGram.com
Medan Punya Cerita cek www.MedanKu.com

Browse berita cerita lainnya di hashtags dibawah => iklan medan medantalk

Untuk informasi Lowongan Kerja , cek web www.KarirGram.com dan IG @KarirGram
Untuk cerita Medan, cek www.MedanKu.com dan IG @MedanKu
Untuk informasi tips Otomotif cek www.otomtalk.com dan IG @Otomtalk

Sumber: https://www.instagram.com/p/CqAAA0whptM/