Medan Talk

Modus Korupsi Pertamina, Diduga Sulap Pertalite Jadi Pertamax, Negara Rugi Rp 193,7

Written by

MedanTalk Medan

in

,

Berita Medan Talk : Modus Korupsi Pertamina, Diduga Sulap Pertalite Jadi Pertamax, Negara Rugi Rp 193,7 Triliun

Mantan Ketua Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rolas Sitinjak menyebut kasus korupsi Pertamina melanggar hak-hak konsumen.

Pelanggaran tersebut terjadi karena Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga, (RS) menjadi tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.

Kasus ini dilakukan dengan modus operandi Pertamina Patra Niaga yang diduga membeli Pertalite lalu dicampur menjadi Pertamax. Kemudian, Pertalite tersebut dijual dengan harga Pertamax.

Menurut Rolas, Pertamina melanggar hak konsumen Indonesia. Sebab, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur pihak penjual harus memberikan informasi yang jelas kepada konsumen.

Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia Maju (YPKI) itu menuturkan, masyarakat Indonesia telah mempercayakan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) kepada negara melalui Pertamina. Sayangnya, Dirut Pertamina Patra Niaga justru melakukan dugaan tindak korupsi.

“Di benak masyarakat, negara seharusnya dipercaya 100 persen. Kalau bukan negara, siapa lagi yang akan dipercaya. Kalau dia melakukan penipuan publik, itu fatal,” ujar Rolas kepada Kompas, Selasa (25/2/2025).

Rolas menekankan, pemerintah harus melakukan audit total kepada PT Pertamina Patra Niaga atas kasus dugaan korupsi yang merugikan negara sampai Rp 193,7 triliun tersebut.

“Menurut saya, ada SOP (Standard Operating Procedure). Ini diperlukan audit total,” lanjutnya.

Sumber: kompas

Modus Korupsi Pertamina, Diduga Sulap Pertalite Jadi Pertamax, Negara Rugi Rp 193,7 Triliun Mantan Ketua Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rolas Sitinjak menyebut kasus korupsi Pertamina melanggar hak-hak konsumen. Pelanggaran tersebut terjadi karena Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga, (RS) menjadi tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Kasus ini dilakukan dengan modus operandi Pertamina Patra Niaga yang diduga membeli Pertalite lalu dicampur menjadi Pertamax. Kemudian, Pertalite tersebut dijual dengan harga Pertamax. Menurut Rolas, Pertamina melanggar hak konsumen Indonesia. Sebab, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur pihak penjual harus memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia Maju (YPKI) itu menuturkan, masyarakat Indonesia telah mempercayakan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) kepada negara melalui Pertamina. Sayangnya, Dirut Pertamina Patra Niaga justru melakukan dugaan tindak korupsi. “Di benak masyarakat, negara seharusnya dipercaya 100 persen. Kalau bukan negara, siapa lagi yang akan dipercaya. Kalau dia melakukan penipuan publik, itu fatal,” ujar Rolas kepada Kompas, Selasa (25/2/2025). Rolas menekankan, pemerintah harus melakukan audit total kepada PT Pertamina Patra Niaga atas kasus dugaan korupsi yang merugikan negara sampai Rp 193,7 triliun tersebut. “Menurut saya, ada SOP (Standard Operating Procedure). Ini diperlukan audit total,” lanjutnya. Sumber: kompas

Browse berita / cerita Medan sesuai hashtags >> berita nasional

Silakan cek berita dan update terbaru di menu HARI INI , link ada diatas
Follow Instagram @medantalk untuk berita yang di ceritakan di Medan terkini yang tidak diposting ke web
Untuk informasi Lowongan Kerja , cek web www.KarirGram.com dan IG @KarirGram
Untuk cerita Medan terkini, cek www.MedanKu.com dan IG @MedanKu
Untuk informasi tips Otomotif cek www.otomtalk.com dan IG @Otomtalk
Powered by Webhosting Terjamin

Sumber: https://www.instagram.com/reel/DGf3jfCyEyQ/

More posts