Polemik Pencairan JHT, Pemerintah Tawarkan Skema JKP bagi Pekerja yang Di-PHK .

Berita MedanTalk
Medan Talk Viral

Polemik Pencairan JHT, Pemerintah Tawarkan Skema JKP bagi Pekerja yang Di-PHK
.
Pemerintah menyatakan tak menghilangkan perlindungan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
.
Pernyataan tersebut diungkapkan setelah dikeluarkannya ketentuan mengenai pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) yang hanya bisa dilakukan saat memasuki usia pensiun atau 56 tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menjelaskan, pekerja yang mengalami PHK dapat memanfaatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“Nah bagi pekerja formal yang terlindungi dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan, JKP merupakan jaminan sosial baru di dalam UU Cipta Kerja untuk melindungi pekerja dan buruh yang terkena PHK agar dapat mempertahankan derajat hidup sebelum masuk kembali ke pasar kerja,” kata Airlangga dalam konferensi pers secara daring, Senin (14/2/2022).
.
Klaim atau pencairan manfaat program JKP sendiri sudah bisa diajukan per 1 Februari 2022 bagi peserta yang telah terdaftar sebagai peserta JKP mulai Februari 2021.

Aturan mengenai JKP tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Permenakar Nomor 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Di dalam Pasal 19 ayat (3) PP Nomor 37 tahun 2021 dijelaskan, manfaat JKP dapat diajukan setelah peserta memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan.

Selain itu, peserta juga telah membayar iuran paling sedikit enam bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi PHK atau pengakhiran hubungan kerja.

“Klaim JKP efektif per tanggal 1 Februari 2022. Ini mulai diberlakukan dan JKP adalah perlindungan jangka pendek bagi pekerja atau buruh karena langsung mendapatkan manfaat seketika saat berhenti bekerja,” kata Airlangga.

Ia menjelaskan, pekerja atau buruh yang mengalami PHK berhak memperoleh manfaat JKP berupa uang tunai sebesar 45 persen upah di bulan pertama sampai dengan ketiga.

Sementara, pada bulan keempat sampai dengan keenam setelah mengalami PHK akan mendapatkan manfaat uang tunai sebesar 25 persen.
.
#Medan #Berita #jkp #jht #medantalk

Polemik Pencairan JHT, Pemerintah Tawarkan Skema JKP bagi Pekerja yang Di-PHK . Pemerintah menyatakan tak menghilangkan perlindungan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). . Pernyataan tersebut diungkapkan setelah dikeluarkannya ketentuan mengenai pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) yang hanya bisa dilakukan saat memasuki usia pensiun atau 56 tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menjelaskan, pekerja yang mengalami PHK dapat memanfaatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). "Nah bagi pekerja formal yang terlindungi dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan, JKP merupakan jaminan sosial baru di dalam UU Cipta Kerja untuk melindungi pekerja dan buruh yang terkena PHK agar dapat mempertahankan derajat hidup sebelum masuk kembali ke pasar kerja," kata Airlangga dalam konferensi pers secara daring, Senin (14/2/2022). . Klaim atau pencairan manfaat program JKP sendiri sudah bisa diajukan per 1 Februari 2022 bagi peserta yang telah terdaftar sebagai peserta JKP mulai Februari 2021. Aturan mengenai JKP tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Permenakar Nomor 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Di dalam Pasal 19 ayat (3) PP Nomor 37 tahun 2021 dijelaskan, manfaat JKP dapat diajukan setelah peserta memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan. Selain itu, peserta juga telah membayar iuran paling sedikit enam bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi PHK atau pengakhiran hubungan kerja. "Klaim JKP efektif per tanggal 1 Februari 2022. Ini mulai diberlakukan dan JKP adalah perlindungan jangka pendek bagi pekerja atau buruh karena langsung mendapatkan manfaat seketika saat berhenti bekerja," kata Airlangga. Ia menjelaskan, pekerja atau buruh yang mengalami PHK berhak memperoleh manfaat JKP berupa uang tunai sebesar 45 persen upah di bulan pertama sampai dengan ketiga. Sementara, pada bulan keempat sampai dengan keenam setelah mengalami PHK akan mendapatkan manfaat uang tunai sebesar 25 persen. .

NB: Berita & Cerita Medan terkini, silakan browse menu HARI INI diatas
Untuk Berita khusus lainnya Add Channel Telegram @MedanTalk
Buat yang mau berbagi join Forum Telegram kami cari Medan Talk Forum di Telegram

Yang main tiktok, add TikTok @MedanTalk
follow instagram @MedanTalk dan @MedanTalkViral khusus berita viral
YouTube channel MedanTalk untuk berita video

Cek info lowongan kerja di www.KarirGram.com
Medan Punya Cerita cek www.MedanKu.com

Browse berita cerita lainnya di hashtags dibawah => Medan Berita jkp jht medantalk