Menteri-Wamen Dilarang Rangkap Jabatan, Termasuk Jadi Komisaris BUMN Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan

Berita Medan Talk : Menteri-Wamen Dilarang Rangkap Jabatan, Termasuk Jadi Komisaris BUMN Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa menteri dan wakil menteri dilarang untuk memiliki rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi di perusahaan negara maupun swasta, hingga organisasi yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD. Hal itu dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang yang […]

Baca Selengkapnya

UU Kementerian Digugat Lagi, MK Diminta Larang Wamen Jabat Komisaris Warga bernama

Berita Viral: UU Kementerian Digugat Lagi, MK Diminta Larang Wamen Jabat Komisaris Warga bernama Viktor Santoso Tandiasa mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Kementerian ke Mahkamah Konstitusi (MK). Viktor meminta MK membuat larangan terhadap menteri juga berlaku bagi wakil menteri (Wamen), salah satunya larangan menjabat komisaris perusahaan. Dilihat dari situs MK, Senin (4/8/2025), gugatan itu teregistrasi dengan […]

Baca Selengkapnya

Wamendagri: Putusan MK Jeda Waktu Pemilu-Pilkada Dipelajari-Akomodir Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)

Berita Viral: Wamendagri: Putusan MK Jeda Waktu Pemilu-Pilkada Dipelajari-Akomodir Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan pihaknya akan mempelajari dan berjanji untuk mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal harus adanya jeda waktu Pemilu Nasional dan Pilkada. Mengingat, kata dia, karena saat ini juga pihak Kementerian Dalam Negeri sedang dalam proses revisi Undang-Undang Nomor […]

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Pemilu Nasional-Daerah Dipisah, Pileg DPRD Bareng Pilkada Mahkamah Konstitusi (MK)

Berita Medan Talk : MK Putuskan Pemilu Nasional-Daerah Dipisah, Pileg DPRD Bareng Pilkada Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memisahkan pemilu nasional dengan pemilu daerah atau lokal. MK mengusulkan pemungutan suara nasional dipisah dan diberi jarak paling lama 2 tahun 6 bulan dengan pemilihan tingkat daerah. “Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang […]

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Sekolah Gratis, Walikota Medan Ingin Diskusi Dulu Walikota Medan, Rico

Berita Medan Talk : MK Putuskan Sekolah Gratis, Walikota Medan Ingin Diskusi Dulu Walikota Medan, Rico Waas, menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pemerintah daerah menggratiskan biaya pendidikan untuk jenjang SD dan SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta. Menurut Rico, implementasi kebijakan tersebut memerlukan kajian mendalam. Ia menekankan pentingnya diskusi bersama […]

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Nilai Putusan MK Wajibkan Pendidikan Dasar Gratis Bisa Dilaksanakan,

Berita Viral: Komisi X DPR Nilai Putusan MK Wajibkan Pendidikan Dasar Gratis Bisa Dilaksanakan, Ini Usulannya Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengusulkan reformasi alokasi anggaran atau dana pendidikan agar negara dapat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pendidikan dasar yang gratis. Menurutnya, reformasi anggaran pendidikan itu dapat dilakukan oleh pemerintah melalui optimalisasi anggaran […]

Baca Selengkapnya