Viral Anggota DPR Ini Usul Money Politics Dilegalkan dalam Pemilu, Ini Alasannya…

Berita Medan Talk Viral Viral
Medan Talk Viral

Berita Viral: Viral Anggota DPR Ini Usul Money Politics Dilegalkan dalam Pemilu, Ini Alasannya…

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Hugua, memiliki usulan soal praktik politik uang atau money politics. Ia mengusulkan agar praktik money politics dilegalkan dalam penyelenggaraan pemilu.

Usulan itu disampaikan Hugua dalam rapat kerja Komisi II dengan KPU, Bawaslu, DKPP, Rabu (15/5/2024).

Menurutnya, tidak mungkin peserta pemilu bisa terpilih kalau tidak ada money politics.

“Tidak kah kita pikir money politics kita legalkan saja di PKPU dengan batasan tertentu,” kata Hugua.

Karena itu, dirinya meminta KPU melegalkan praktik money politics.

Hanya saja, praktik money politics tersebut bisa legal dengan batasan tertentu.

Agar tidak terlihat kotor, Hugua menyarankan istilah money politics legal itu diganti dengan sebutan cost politics.

“Jadi sebaiknya kita legalkan saja dengan batasan tertentu. kita legalkan misalkan maks Rp20 ribu atau Rp50 ribu atau Rp1 juta atau Rp5 juta,” katanya.

Menurutnya, Bawaslu ikut berperan dengan melakukan pengawasan agar money politics legal tidak melebih batas.

“Ini coba dipertegas dan bahasanya dilegalkan saja batas berapa, sehingga Bawaslu juga tahu bahwa kalau money politics batas ini harus disemprit,” terangnya.

Usulan Hugua lantas ditolak oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia.

Ahmad Doli menegaskan, pemerintah dan DPR RI harus tetap menolak adanya money politics dalam penyelenggaraan pemilu.

“Pokoknya mau satu rupiah pun harus kena tangkap, Pak. Jadi apalagi cuma PKPU,” ucapnya dalam rapat.

Berita Viral follow @MedanTalkViral

Sumber: suara

Viral Anggota DPR Ini Usul Money Politics Dilegalkan dalam Pemilu, Ini Alasannya… Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Hugua, memiliki usulan soal praktik politik uang atau money politics. Ia mengusulkan agar praktik money politics dilegalkan dalam penyelenggaraan pemilu. Usulan itu disampaikan Hugua dalam rapat kerja Komisi II dengan KPU, Bawaslu, DKPP, Rabu (15/5/2024). Menurutnya, tidak mungkin peserta pemilu bisa terpilih kalau tidak ada money politics. “Tidak kah kita pikir money politics kita legalkan saja di PKPU dengan batasan tertentu,” kata Hugua. Karena itu, dirinya meminta KPU melegalkan praktik money politics. Hanya saja, praktik money politics tersebut bisa legal dengan batasan tertentu. Agar tidak terlihat kotor, Hugua menyarankan istilah money politics legal itu diganti dengan sebutan cost politics. “Jadi sebaiknya kita legalkan saja dengan batasan tertentu. kita legalkan misalkan maks Rp20 ribu atau Rp50 ribu atau Rp1 juta atau Rp5 juta,” katanya. Menurutnya, Bawaslu ikut berperan dengan melakukan pengawasan agar money politics legal tidak melebih batas. “Ini coba dipertegas dan bahasanya dilegalkan saja batas berapa, sehingga Bawaslu juga tahu bahwa kalau money politics batas ini harus disemprit,” terangnya. Usulan Hugua lantas ditolak oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia. Ahmad Doli menegaskan, pemerintah dan DPR RI harus tetap menolak adanya money politics dalam penyelenggaraan pemilu. “Pokoknya mau satu rupiah pun harus kena tangkap, Pak. Jadi apalagi cuma PKPU,” ucapnya dalam rapat. Berita Viral follow @MedanTalkViral Sumber: suara

Browse berita / cerita Medan sesuai hashtags >> viral viralindonesia berita dpr dprri politik nasional

Silakan cek berita dan update terbaru di menu HARI INI , link ada diatas
Follow Instagram @medantalkviral untuk video reels dan story terkini yang tidak diposting ke web
Untuk informasi Lowongan Kerja , cek web www.KarirGram.com dan IG @KarirGram
Untuk cerita Medan terkini, cek www.MedanKu.com dan IG @MedanKu
Untuk informasi tips Otomotif cek www.otomtalk.com dan IG @Otomtalk
Powered by Webhosting Terjamin

Sumber: https://www.instagram.com/p/C7CCBQCLHD1/